Apabila sebuah panjar biaya banding yang telah dibayar lunas maka pengadilan wajib membuat akta pemyataan banding dan mencatat suatu permohonan banding tersebut dalam register induk perkara perdata dan register permohonan banding. Surat kuasa banding perdata harus disusun dengan format yang jelas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut ini adalah contoh format surat kuasa banding perdata: [Nama Pengacara atau Kuasa Hukum] [Alamat Pengacara atau Kuasa Hukum] [Nomor Telepon Pengacara atau Kuasa Hukum] [Tanggal] Yth. [Nama Pengadilan Tinggi] Di [Kota] Pencabutan permohonan banding harus segera dikirim oleh Panitera ke Pengadilan Tinggi disertai akta pencabutan yang ditandatangani oleh Panitera. - Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 4-7. Pernyataan banding dapat diterima apabila panjar biaya perkara banding yang ditentukan dalam SKUM oleh meja pertama telah dibayar lunas. j. Apabila panjar biaya banding yang telah dibayar tunas maka pengadilan wajib membuat akta pemyataan banding dan mencatat permohonan banding tersebut dalam register induk perkara perdata dan register Dengan ini mengajukan Permohonan Pemeriksaan perkara pada tingkat Banding sesuai Pernyataan Banding di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 1 0 April 20 14, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru dalam Perkara Perdata Nomor : 163 /Pdt.G/201 3 /PN. PBR, tertanggal 27 Maret 201 4, sebagai berikut: 1. Karawang, Jawa Barat 41312 KHUSUS Untuk mengurus, menangani, menandatangani, dan mengajukan permohonan pemeriksaan perkaranya pada tingkat banding di muka Pengadilan Tinggi Jawa Barat Bandung, yakni perkara perdata nomor 29/Per.B2/2019/PN.KWB yang didakwa melanggar pasal 1243 KUHPer, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Karawang Barat pada BANDING PERDATA. Tenggang waktu pernyataan mengajukan banding adalah 14 hari sejak putusan dibacakan bila para pihak hadir atau 14 hari pemberitahuan putusan apabila salah satu pihak tidak hadir (Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 20/1947 Jo pasal 46 UU No. 14/1985). Prosedur pengajuan sama hal nya dengan pernyataan banding dalam pidana. NRSB.

contoh surat pernyataan banding perdata